1. Cari
SALAH SATU negara dengan sistem kepemerintahan yang sama, yaitu Republik.
jabarkan bagaimana sistem kepemerintahan tersebut berjalan. apakah sama atau
berbeda dengan Indonesia.
Jawab:
AMERIKA SERIKAT
1.Demokrasi
Liberal
2.Sistem
Presidensial
3.Republik
Federal
4.Republik
Konstitusional
SISTEM
PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
Sesuai dengan Konstitusi tahun 1787 yang mengalami perubahan sebayak 27
kali, maka inti dari Sistem Pemerintahan Amerika Serikat:
1.Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat/federal berbentuk
republik beribukota di Washington D.C. yang mempunyai 50 negara bagian.
Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah Sistem Pemerintahan
Presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus
sebagai kepala pemerintahan.
2.Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan
yudikatif yang dinamakan “Separation of Power Teory” yang berasal dari
ajaran Trias Politika (Montesquieu) yang membedakan kekuasaan dalam suatu
negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan :
a.Eksekutif : kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang
Kekuasaan eksekutif dipengang oleh Presiden yg dipilih oleh masyrakyat.
Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Presiden dan wapres dipilih melalui pemilihan umum, jadi tidak memberikan
pertanggungjawaban kepada Kongres namun jika presiden dinyatakan melakukan
pelanggran berat(high crimmines and misdemeasnors) & kejahatan yaitu
kegiatan melawan negara atau hukum seperti : membunuh, korupsi besar,
penghianatan, dll maka presiden dapat dipecat/dimakzulkan (impeachment).
b.Legislatief : kekuasaan yang menyusun/membuat Undang-Undang
Kekuasaan legislatif berada pada parlemen atau disebut Konggres (congress).
Konggres terdiri atas dua kamar, yakni Senat & House of Representatif.
Anggota Senat (perwakilan dari negara bagian) perwakilan tiap tiap negara
bagian masing-masing dua orang jadi jumlahnya ada 100 senator. Sedangkan
House of Representatif (Dewan Perwakilan Rakyat) ditentukan berdasarkan jumlah
penduduk.
c.Yudikatif : kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan UU dan
memberikan sanksi bagi pelanggar UU
, Ini ini dimaksudkan agar terwujudnya check and balance
sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan yudikatif ada di
tangan Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang bebas dan merdeka dan tidak
dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya.
Sistem Kepartaian
Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian dwipartai. Hanya terdapat dua
partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Demokrat.
Sistem Pemilu
Pemilu di Amerika menggunakan sistem distrik.
Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional dan Sistem Distrik
1. Sistem distrik
Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah
penduduk. Dari semua calon, hanya akan ada satu pemenang. Dengan begitu, daerah
yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak
penduduknya, dan tentu saja banyak suara terbuang. Karena wakil yang akan
dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih bisa akrab dengan wakilnya.
Kelebihan Pemilu sistem Distrik
- Sistem ini merangsang terjadinya integrasi diantara partai, disebabkan kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
- Perpecahan partai dan pembentukan partai baru bisa dihambat, bahkan bisa mendorong penyederhanaan partai secara natural.
- Distrik ialah daerah kecil, karena itu wakil terpilih kemungkinan akan dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih dekat
- Untuk partai besar, lebih gampang untuk memperoleh kedudukan mayoritas di parlemen.
- Jumlah partai yang terbatas menyebabkan stabilitas politik mudah tercapai.
Kelemahan Pemilu Sistem Distrik
- Partai besar lebih berkuasa karena terdapat kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai politik
- Partai kecil dan minoritas merugi sebab sistem ini menyebabkan banyak suara terbuang.
- Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen & pluralis.
- Anggota Parlemen terpilih cenderung mengutamakan kepentingan daerahnya dibanding kepentingan nasional.
2. Sistem Proporsional
Sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih.
Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat karena wakil
dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak
dianut oleh negara multipartai, seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan
Belanda.
Kelebihan Pemilu Sistem Proporsional
- Dinilai lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
- Setiap suara dihitung dan tidak ada yg terbuang jadi partai kecil & minoritas memiliki kesempatan memperoleh suara dan menempatkan wakilnya di parlemen. Sistem ini dianggp lebih memihak masyarakat pluralis dan heterogen.
Kekurangan Sistem Proporsional
- Sistem proporsional ini kurang mendukung adanya integrasi partai politik. Jumlah partai yang semakin banyak menghambat integrasi partai.
- Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan yang kuat pada dewan pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
- Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Hal ini menyebabkan sulitnya mencapai stabilitas politik dalam parlemen, karena partai harus menyandarkan diri pada koalisi
Kenapa Amerika
Serikat memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yaitu sistem:
·
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Kongres, dan lembaga
peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah
nasional, dan pemerintah federal berbagi
kedaulatan
dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.
·
Cabang
eksekutif dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan
terhadap cabang legislatif.
·
Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah Agung dan
pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan
yudikatif (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk
menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan
peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk
menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif.
2.
Cari SALAH SATU negara dengan sistem
kepemerintahan Monarki. Jabarkan bagaimana sistem ke-monarkian tersebut
berjalan.
Jawab:
JEPANG
1. Negara Kesatuan
2. Monarki Konstitusional
3. Sistem Parlementer
SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
Jepang menganut sistem
negara monarki konstitusional yang
sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan
Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu
rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan
anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara
kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.
Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem
Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah danMajelis Tinggi. Majelis
Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih
secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah
dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki
masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang
berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.
Kabinet Jepang
beranggotakan Perdana Menteri dan
para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai
mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP)
berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu
terbentuk pemerintahan koalisi yang
hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang
adalah Partai Demokratik Jepang.
Perdana Menteri Jepang
adalah kepala pemerintahan.
Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota
Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki
calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada
praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen.
Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat
Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang[, dan memberi
persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri
memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan
sebagai Perdana Menteri.
BENTUK PARLEMEN JEPANG
BENTUK PARLEMEN JEPANG
Kokkai (国会) adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua
majelis:Majelis Rendah Jepang (衆議院 shūgi'in)
dan Majelis Tinggi Jepang (参議院 sangi'in).
Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di
samping memutuskan undang-undang, Kokkai bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.
Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah "aparatur kekuasaan
negara tertinggi" dan "satu-satunya aparatur negara yang menciptakan
undang-undang" di Jepang. Selain undang-undang, anggota parlemen juga
bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara.
Jumlah
anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun1996)
yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat dibubarkan
kapanpun juga jika sang perdana menteri memutuskan untuk mengadakan pemilu sebelum
berakhirnya masa tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang bertugas
selama enam tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang
berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis
Tinggi).
1
